SOKOGURU - Daftar aset ini bikin bansos dihentikan, wajib diketahui penerima bantuan di Ramadan 2025.
Pemerintah masih menyalurkan empat jenis bantuan sosial (bansos) sepanjang Ramadan 2025 hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Namun, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus mewaspadai survei aset yang dilakukan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional.
Pasalnya, kepemilikan sejumlah aset tertentu bisa membuat bantuan dihentikan setelah Lebaran.
Empat jenis bansos dari pemerintah dipastikan masih terus cair di bulan Ramadan hingga mendekati Lebaran.
Bahkan, ada satu jenis bantuan sosial tambahan yang akan disalurkan usai Hari Raya Idul Fitri, tergantung hasil survei aset KPM.
BACA JUGA: Cara Tukar Uang Baru untuk THR Lebaran 2025: Mudah, Cepat, Tanpa Antre!
Cek data penerima dalam SIKS-NG
Survei atau ground checking dilakukan oleh para pendamping sosial untuk mengecek data penerima dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).
Nama-nama yang masuk daftar ini akan diverifikasi langsung, dan bagi yang belum masuk, dipastikan akan disurvei ke depannya.
KPM yang masuk target survei dan memiliki aset tertentu perlu bersiap. Sebab, kepemilikan barang atau aset bernilai tinggi berpotensi membuat bantuan sosial dihentikan, terutama mulai tahap dua dan seterusnya.
Empat jenis bansos yang masih disalurkan antara lain adalah PKH tahap 1 alokasi Januari-Maret 2025, BPNT tahap 1, BLT Dana Desa, serta Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024. Penyaluran ini masih berlangsung di bulan Ramadan 2025.
“Bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 ini sudah disalurkan sejak Februari lalu baik lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia,” kata kreator Channel Youtube @bansosterbaru2025 dalam unggahan videonya.
BACA TERPOPULER: Penukaran Uang Baru Lebaran 2025: UMKM Bisa Manfaatkan Tren Ini!
Selain PKH, BPNT tahap 1 juga masih dicairkan. Bagi KPM yang datanya belum cair, saat ini banyak yang statusnya sudah masuk ke SP2D atau sudah mulai dalam proses pencairan bantuan sembako tersebut.
Jenis bantuan ketiga adalah BLT Dana Desa untuk warga miskin ekstrem yang belum menerima PKH maupun BPNT. Besaran BLT ini Rp300.000 per bulan, dan biasanya disalurkan secara rapel untuk dua hingga tiga bulan sekaligus.
“BLT Dana Desa ini penerimanya ditentukan lewat musyawarah desa, jadi tidak semua warga desa bisa mendapat. Biasanya per desa hanya 40 hingga 80 orang tergantung anggaran,” ujar kreator.
BACA JUGA: Transformasi Digital: Kunci UMKM Indonesia Bertahan dan Berkembang di 2025
PIP disalurkan setelah lebaran
Selain itu, bantuan PIP 2024 masih cair bagi penerima yang sudah aktivasi rekening di Januari atau Februari.
Sedangkan PIP tahap 1 tahun 2025 akan mulai disalurkan usai Lebaran, tepatnya bulan April 2025.
Pemerintah juga tengah melakukan survei sosial ekonomi melalui Kementerian Sosial.
Sebanyak 4,2 juta KPM menjadi target survei dari total sekitar 18 juta penerima bansos PKH dan sembako.
Dalam survei tersebut, para pendamping akan mengajukan pertanyaan seputar aset yang dimiliki.
Data hasil survei ini akan langsung dinilai dan diranking oleh Badan Pusat Statistik untuk menentukan tingkat kesejahteraan.
Aset yang ditanyakan
Aset yang ditanyakan meliputi jumlah sepeda motor, kepemilikan tanah atau sawah, mobil, televisi layar datar 30 inci ke atas, perahu, hingga hewan ternak seperti sapi dan kambing.
“Kalau punya mobil atau sawah nilainya tinggi, berpengaruh besar pada keputusan bansos,” ujarnya.
KPM yang memiliki aset dalam jumlah banyak diimbau untuk jujur saat survei.
“Kalau sudah sejahtera dan punya banyak aset, jawab jujur. Jangan sampai bantuannya distop karena tidak jujur, tanggung sendiri resikonya,” tutupnya. (*)
